ada pemberian honorarium atas proyek-proyek tertentu. Perbedaan ini seringkali dipengaruhi oleh kapasitas anggaran daerah, regulasi lokal, serta prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Data dari Kementerian Dalam
tidak melanggar aturan pengelolaan keuangan daerah. 2. Peraturan Daerah (Perda) Setiap daerah memiliki kebijakan tersendiri terkait penghasilan tambahan, termasuk standar dan batasan jumlahnya. Oleh karena itu, pegawai dan pejabat daerah harus merujuk pada Perda yang berlaku. 3. Mekanism
mpatan kepada guru untuk mengikuti pendidikan profesi secara formal, meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesionalnya. 2. Peningkatan Kesejahteraan Guru Dengan mengikuti PLPG dan memperoleh sertifikasi, guru berhak mendapatkan tunjangan
